Gaji PPPK Daerah Bakal Dibiayai APBN? DPR Desak Pemerintah Segera Tetapkan Formula

DPR mendesak pemerintah segera menetapkan formula pembiayaan gaji PPPK melalui APBN

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Poto Kemendagri

Poto Kemendagri

Okepost.id, Jakarta – Pemerintah didesak segera menetapkan skema pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN, khususnya bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah.

Desakan tersebut muncul setelah masih ditemukan persoalan pembayaran gaji PPPK di sejumlah daerah. Beberapa pegawai bahkan dilaporkan menerima gaji sekitar Rp1 juta per bulan dan ada yang mengalami keterlambatan pembayaran selama beberapa bulan.

DPR Minta Formula Pembiayaan Segera Diputuskan

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah segera mengonkretkan formula pembiayaan PPPK melalui APBN, terutama untuk daerah yang belum mampu menanggung beban anggaran secara optimal.

Baca Juga :  10 Momen Paling Ditunggu di Culling Game Jujutsu Kaisen Season 3

Menurutnya, langkah tersebut penting agar masalah kesejahteraan PPPK tidak terus berulang dan pelayanan publik di daerah tetap berjalan maksimal.

“Pemerintah pusat harus turun tangan untuk mengatasi persoalan gaji PPPK di daerah,” ujarnya.

Prioritaskan Guru dan Tenaga Kesehatan

Sebelumnya, Komisi II DPR bersama Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah telah membahas sumber pembiayaan PPPK dalam rapat kerja pada 8 Juni 2026.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah didorong untuk mengkaji pembiayaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu melalui APBN, terutama bagi tenaga kesehatan, guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan.

Baca Juga :  CPNS 2026 Dipastikan Dibuka, BKN Siapkan Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan

Skema ini diprioritaskan untuk daerah dengan kemampuan fiskal yang lemah agar pembayaran gaji lebih stabil dan tidak mengganggu pelayanan masyarakat.

Masalah Gaji PPPK Masih Terjadi

Khozin mengungkapkan masih ada kasus keterlambatan pembayaran gaji PPPK di daerah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan terjadi pada ratusan PPPK di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara.

Ia menilai pemerintah perlu segera merealisasikan kebijakan pembiayaan tersebut agar persoalan gaji PPPK tidak berlarut-larut.(Pro)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Gambar ilustrasi

INVESTASI

IHSG Anjlok 3,71% Sepekan, Asing Lepas Saham Rp100,23 Triliun

Sabtu, 21 Nov 2026 - 17:23 WIB

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB