Aliansi PPPK Paruh Waktu Ajukan 3 Tuntutan Utama ke Presiden, Ini Isinya

Nasional

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 26 April 2026 - 15:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Ilustrasi AI

Gambar Ilustrasi AI

Okepost.id, Jakarta – Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia kembali menyuarakan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka telah mengirim dua surat permohonan audiensi sepanjang April 2026, namun hingga kini belum mendapat respons dari pemerintah pusat.

Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, menjelaskan bahwa surat pertama dikirim pada 8 April, kemudian disusul surat kedua pada 20 April 2026.

“Surat kami sudah diterima, bahkan ada bukti penerimaan. Namun sampai sekarang belum ada jawaban,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Kondisi PPPK Paruh Waktu Dinilai Mendesak

Rini menilai, pertemuan dengan Presiden sangat penting karena kondisi PPPK paruh waktu saat ini berada dalam situasi yang dilematis.

Di satu sisi, pemerintah menjalankan disiplin fiskal berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, namun di sisi lain ada tanggung jawab negara terhadap tenaga ASN yang telah lama mengabdi.

Baca Juga :  Pemerintah Tegaskan PPPK Paruh Waktu Tetap Ada, Ini Skema Terbarunya

Selain itu, implementasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dinilai belum sepenuhnya berpihak pada PPPK paruh waktu.

“Kami mendukung kebijakan pemerintah, tetapi skema PPPK paruh waktu justru menimbulkan kekhawatiran baru,” tegasnya.

Tiga Persoalan Utama yang Dihadapi

Aliansi mencatat setidaknya ada tiga masalah besar yang dihadapi PPPK paruh waktu saat ini:

1. Gaji di Bawah Standar
Banyak daerah masih memberikan upah di bawah standar minimum, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup layak.

2. Ketimpangan Status
Perbedaan status antara PPPK paruh waktu dan ASN lainnya memicu kesenjangan sosial dan psikologis di lingkungan kerja, meski beban kerja relatif sama.

3. Terbatasnya Anggaran Daerah
Keterbatasan APBD menjadi hambatan utama dalam pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu.

Tuntutan Kepada Pemerintah Pusat

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia mengajukan tiga tuntutan utama:

Baca Juga :  Revisi UU ASN Hapus PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Siapkan Skema Konversi ke PPPK Penuh Waktu

1. Subsidi Gaji dari APBN
Pemerintah pusat diminta mengambil alih atau membantu pembiayaan gaji PPPK paruh waktu agar tidak bergantung pada kondisi keuangan daerah.

2. Percepatan Status Penuh Waktu
Aliansi mendesak pemerintah segera menyusun regulasi untuk mempercepat pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

3. Jaminan Upah Layak
Selama masa transisi, pemerintah diminta memastikan tidak ada PPPK yang menerima gaji di bawah standar hidup layak nasional.

Aliansi berharap Presiden Prabowo Subianto segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.

Mereka menegaskan bahwa PPPK paruh waktu memiliki peran penting dalam pelayanan publik di berbagai sektor.

“Kami berada di garis depan pelayanan masyarakat. Kami hanya ingin bekerja dengan layak dan mendapatkan upah yang manusiawi,” tutup Rini.(Pro)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 103 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB