Kemendagri Godok Skema DAU untuk Bantu Daerah Bayar Gaji PPPK, Menunggu Restu Kemenkeu

Pemerintah mengkaji penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan fiskal membayar gaji PPPK. Skema tersebut masih menunggu pembahasan bersama Kementerian Keuangan.

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ilustrasi

Gambar ilustrasi

Okepost.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji skema pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) guna membantu pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan salah satu opsi yang sedang dibahas adalah menjadikan DAU sebagai sumber pendanaan untuk membantu pembayaran gaji PPPK di daerah. Namun, skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan.

Menurut Bima, Kemendagri telah menginstruksikan jajarannya untuk memetakan kabupaten, kota, dan provinsi yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal sehingga kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK.

Baca Juga :  Harga Emas UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Turun, Ini Rinciannya

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan untuk memverifikasi kondisi fiskal serta memastikan daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Kami sedang mendalami data dari berbagai daerah untuk memastikan wilayah mana saja yang memang mengalami kesulitan membayar gaji PPPK,” ujar Bima.

Terkait usulan sejumlah pemerintah daerah agar alokasi DAU ditambah khusus untuk pembayaran gaji PPPK, Bima menilai usulan tersebut merupakan hal yang wajar. Meski demikian, pemerintah pusat tetap akan mempertimbangkan kemampuan fiskal APBN sebelum mengambil keputusan.

Ia menegaskan bahwa prinsip efisiensi anggaran tetap menjadi kebijakan pemerintah hingga 2027. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan belanja dan menghapus pengeluaran yang dinilai tidak prioritas.

Baca Juga :  Polda Jabar Gelar Sholat Ghaib untuk Korban Longsor Cisarua Bandung Barat

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengusulkan agar gaji PPPK dibayarkan melalui APBN. Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah semakin berat setelah adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), sementara jumlah PPPK terus bertambah.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan terdapat 79 kabupaten/kota yang tidak memiliki ruang fiskal memadai untuk membayar gaji PPPK meskipun telah melakukan efisiensi anggaran.

Ia menilai pemerintah pusat perlu memberikan dukungan melalui APBN, salah satunya dengan memanfaatkan DAU sebagai bagian dari skema transfer ke daerah.(Pro)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB