Okepost.id, Sungai Penuh – Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat sinergi lintas sektor untuk menanggulangi kemiskinan dan menurunkan angka stunting.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Kota Sungai Penuh Tahun 2026 yang dibuka Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Kamis (8/10/2026).
Rakor dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Ketua DPRD Hutri Randa, S.Sos., M.M., Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., Ketua TP-PKK Sri Kartini, Ketua GOW Mawarti Azhar, Ketua DWP Winda Rahayu, Forkopimda, jajaran OPD, BUMN dan BUMD, Baznas, camat, kepala desa serta lurah se-Kota Sungai Penuh.
Wakil Wali Kota Azhar Hamzah mengatakan, persoalan kemiskinan dan stunting membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak dapat menyelesaikannya sendiri tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai penanganan kemiskinan memiliki kaitan erat dengan pencegahan stunting. Karena itu, pemerintah perlu memastikan validitas data, integrasi program serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
“Penanganan kemiskinan menjadi bagian penting dalam menekan stunting. Karena itu, kita harus memastikan data valid, program terintegrasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar intervensi benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Azhar.
Alfin: Program Harus Tepat Sasaran
Wali Kota Alfin menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan agenda nasional Asta Cita.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran. Pemerintah juga harus memastikan setiap program memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Data harus akurat, program harus terintegrasi dan pelaksanaannya harus kita kawal bersama,” tegas Alfin.
Alfin mengungkapkan, angka kemiskinan Kota Sungai Penuh pada 2025 berada di angka 3,23 persen, sedangkan prevalensi stunting tercatat 8 persen.
Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai intervensi dan kolaborasi pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan. Namun, pemerintah tetap mendorong peningkatan kinerja agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan terus diperbaiki.
“Capaian yang sudah kita raih harus kita pertahankan dan terus ditingkatkan. Kita tidak boleh berhenti, karena masih ada masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah,” katanya.
Program 3S Dorong Semangat Gotong Royong
Dalam rakor tersebut, Pemkot Sungai Penuh juga mendorong Program 3S, yakni Segenggam Beras, Sebutir Telur dan Seribu Rupiah.
Program ini mengajak masyarakat untuk berbagi sesuai kemampuan. Pemkot menilai kontribusi kecil yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program 3S sekaligus menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat gotong royong dalam membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu.
“Jangan melihat besar atau kecilnya yang kita berikan. Segenggam beras, sebutir telur, maupun seribu rupiah, jika dilakukan bersama-sama akan menjadi kekuatan besar untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Alfin.
Selain Program 3S, Pemkot Sungai Penuh terus menjalankan program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Kartu Sungai Penuh Juara.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah telah memberikan Beasiswa Juara kepada 2.274 anak serta 5.010 seragam sekolah gratis.
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat, memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Sungai Penuh.
Perkuat Koordinasi hingga Desa dan Kelurahan
Alfin meminta seluruh OPD, camat, kepala desa, lurah, BUMN, BUMD, Baznas, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi.
Ia menekankan agar setiap program memiliki data yang jelas, berjalan secara terpadu dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi, datanya harus jelas dan manfaatnya harus bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemkot Sungai Penuh berharap sinergi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga pembangunan berlangsung inklusif dan tidak meninggalkan masyarakat yang membutuhkan. (Pro)
