Okepost.id, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan pemerintah pusat segera menerbitkan surat resmi terkait mekanisme pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Surat tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kebijakan sekaligus mencegah perbedaan penafsiran mengenai proses pengangkatan.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh meminta seluruh Pemda menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh ketentuan pengalihan status kepegawaian akan dijelaskan secara terperinci dalam surat tersebut.
Mulai dari mekanisme, tahapan pelaksanaan hingga jumlah pegawai yang berpeluang dialihkan menjadi PPPK penuh waktu.
“Caranya, skemanya, jumlahnya semua ada,” kata Zudan.
Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 6 November 2026.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai formasi, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, Satpol PP, serta tenaga teknis dan pelayanan lainnya.
Proses pengangkatan direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
Kebijakan ini menjadi harapan baru bagi PPPK paruh waktu yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, serta kepastian masa depan sebagai aparatur sipil negara (ASN). (Pro)









