Sopir MBG Tabrak Siswa di Jakut, Komisi IX DPR Minta SPPG Dievaluasi

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 12 Desember 2025 - 06:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Okepost.id. – Jakarta, Komisi IX DPR RI menyoroti kasus sopir pengangkut menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Wakil Ketua IX DPR RI Charles Honoris dan Yahya Zaini meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait untuk dievaluasi.

Kami menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, di mana sejumlah siswa menjadi korban akibat dilindas mobil yang mengangkut logistik program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Charles Honoris kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Charles mengatakan ada masalah serius dalam tata Kelola program MBG. Ia menyebut sistem pengawasan dan verifikasi terhadap sopir pengganti dari SPPG terkait lemah.

Insiden ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG, khususnya dalam aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Informasi bahwa sopir yang mengemudikan kendaraan merupakan pengganti yang tidak biasa menangani armada tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan verifikasi personel tidak berjalan semestinya. ujarnya

Baca Juga :  Jadwal Timnas Indonesia di Turnamen FIFA Series 2026: Debut John Herdman

Charles mengatakan semestinya ada verifikasi terhadap sopir sebelum menjalankan tugasnya. Legislator PDIP ini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan instasi terkait bertanggung jawab dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Setiap individu yang ditugaskan dalam program ini, termasuk sopir, harus melewati proses verifikasi yang ketat dan memenuhi standar kualifikasi yang jelas. Tidak bisa asal tunjuk, apalagi ketika tugasnya melibatkan keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah,” kata Charles.

“Kami mendesak BGN dan instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap SOP pelaksanaan program ini, termasuk mekanisme pengadaan dan penugasan tenaga lapangan. Siapa pun yang terbukti lalai harus dimintai pertanggungjawaban secara transparan. Iya, didalami dan dievaluasi (SPPG penyalur),” sambungnya.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini. Ia mengatakan pengawasan terkait SOP di sana masih rendah.

“Ini menunjukkan masih adanya kelemahan pengawasan dari BGN. Semestinya harus ada SOP dalam distribusi makanan. Mobilnya dipastikan tidak ada masalah atau kerusakan. Mobil dicek dan di-service secara rutin tiap bulan. Sopirnya orang yang ahli mengemudi serta sehat jasmani dan rohani,” ujar Yahya Zaini.

Baca Juga :  Manfaat Daun Kencur untuk Kesehatan Tubuh

Legislator Golkar ini mendapat kabar jika rem kendaraan yang digunakan blong. Ia mendesak BGN memberikan sanksi terhadap SPPG terkait.

“Saya dapat info, itu sopirnya sopir pengganti. Remnya blong, lalu injek gas. Saya mendesak pihak BGN untuk memberikan sanksi kepada SPPG yang melanggar berupa pemutusan kerjasama karena kurang waspada mengecek kondisi kendaraan dan sopir yang tidak layak mengemudi,”

Yahya menyoroti korban di sekolah yang berdampak pada psikologis siswa. Ia berharap pihak kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Apalagi ada korban yang luka berat dan luka ringan. Saya minta pihak kepolisian mengusut masalah penabrakan tersebut. Saya minta BGN untuk membantu biaya perawatan korban sampai sembuh. Termasuk biaya perawatan siswa yang mengalami trauma atas kejadian tersebut. Seperti biaya kesehatan mental. Sopir dan SPPG-nya perlu diperiksa,” imbuhnya.(Sher)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB