Anggaran TKD Berpotensi Bertambah, Pemerintah Siapkan Dukungan untuk Daerah yang Kesulitan Gaji PPPK

Pemerintah menyiapkan skema tambahan dukungan bagi daerah dengan beban belanja pegawai tinggi, sementara besaran anggaran masih menunggu pembahasan APBN.

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 2 Juli 2026 - 08:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Okepost.id, Jakarta – Pemerintah membuka peluang menambah anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk membantu pemerintah daerah yang menghadapi kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemerintah menyiapkan langkah tersebut terutama bagi daerah yang memiliki porsi belanja pegawai lebih dari 30 persen. Skema dukungan tambahan nantinya akan diatur bersama agar daerah tetap memiliki ruang fiskal.

Baca Juga :  Wawako Azhar Hamzah Hadiri Pengukuhan Pengurus IWAPI Kota Sungai Penuh 2026–2031, Perkuat UMKM Perempuan

Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan daerah dengan beban belanja pegawai yang tinggi berpotensi membutuhkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Menurutnya, daerah dengan komposisi belanja pegawai di atas batas tertentu dapat mengalami keterbatasan anggaran untuk kebutuhan lainnya. Karena itu, pemerintah menyiapkan opsi relaksasi dan dukungan tambahan.(1/7/26)

Meski demikian, pemerintah belum memastikan nilai tambahan anggaran yang akan diberikan. Pembahasannya masih menunggu proses penyusunan APBN serta koordinasi lanjutan dengan pihak terkait.

Baca Juga :  Aturan Keras untuk PPPK: Mutasi Bukan Hak, Tapi Kebutuhan Instansi

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menegaskan bahwa pembiayaan aparatur sipil negara (ASN) daerah tetap menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan melalui skema penyaluran TKD untuk membantu menjaga kemampuan keuangan daerah.(Pro)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB