ASN dan PPPK Tak Boleh Rangkap Jabatan di BPD, Ini Penegasan Pemerintah

Nasional

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 16 April 2026 - 12:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Okepost.id – Pemerintah menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Larangan ini bertujuan menjaga independensi BPD serta memastikan netralitas aparatur negara tetap terjaga.

BPD berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Karena itu, posisi BPD harus bebas dari pengaruh struktur pemerintahan agar fungsi kontrol berjalan optimal.

Ketentuan larangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 63 huruf c disebutkan bahwa anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai pelaksana pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan desa.

Baca Juga :  DPRD Soroti Krisis Dokter Spesialis, 31 Formasi CPNS 2026 Sungai Penuh Diminta Dievaluasi

Aturan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Pada Pasal 17 huruf g dijelaskan bahwa calon anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai perangkat desa atau jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Larangan serupa juga ditegaskan kembali dalam Pasal 26 huruf c.

Meski aturan tersebut tidak menyebut ASN dan PPPK secara langsung, frasa “jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan” mencakup status sebagai pegawai pemerintah. Dengan demikian, ASN dan PPPK termasuk pihak yang tidak diperkenankan menjadi anggota BPD.

Baca Juga :  Suzuki Jimny 2026 Hadir dengan ADAS Level 2 & Tampilan Baru

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan pentingnya netralitas serta larangan konflik kepentingan. ASN wajib menghindari jabatan lain yang berpotensi mengganggu tugas utama atau menimbulkan benturan kepentingan.

Oleh karena itu, ASN maupun PPPK yang ingin menjadi anggota BPD harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari status kepegawaiannya. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga profesionalitas birokrasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.(Pro)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB