BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi Pemda-BPD di Kawasan Timur Indonesia

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 11 Mei 2026 - 13:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Okepost.id – BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) di kawasan timur Indonesia untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan melalui rangkaian kunjungan kerja Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto.

Kunjungan tersebut mencakup penguatan kolaborasi dengan Bank Sulselbar, pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, audiensi strategis dengan Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos, hingga peluncuran layanan pembayaran iuran melalui Bank Maluku Malut.

Bambang menegaskan bahwa keberhasilan perluasan perlindungan pekerja membutuhkan kolaborasi erat antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan perbankan daerah.

Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan seluruh mitra perbankan daerah yang terus memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan bagi pekerja. Kami juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang konsisten mendorong perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal, serta keberpihakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Sherly Tjoanda Laos terhadap penguatan kesejahteraan pekerja melalui perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kolaborasi ini penting agar semakin banyak pekerja, khususnya sektor informal dan pekerja rentan, dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan secara mudah dan berkelanjutan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Baca Juga :  Politik kemarin, Presiden terima penghargaan Korea hingga SE WFH ASN

Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan membangun ekosistem perlindungan pekerja yang semakin inklusif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal yang masih menghadapi tantangan akses terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Dalam agenda di Makassar, Bambang turut didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu. Sementara saat melanjutkan rangkaian agenda di Ternate, Bambang bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Abdurrakhman Lahabato dan Ujang Romli melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dan mitra perbankan daerah.

Penguatan sinergi bersama Bank Sulselbar menjadi langkah strategis dalam memperluas kanal distribusi layanan dan kepesertaan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan memandang BPD memiliki posisi penting sebagai mitra daerah yang dekat dengan masyarakat, pelaku UMKM, serta ekosistem ekonomi lokal, sehingga perluasan perlindungan dapat menjangkau lebih banyak pekerja formal maupun informal.

Baca Juga :  Minyakita Langka di Jakarta, Pedagang Ngeluh Stok Sudah Lama Kosong

Puncak rangkaian kunjungan berlangsung melalui audiensi bersama Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama untuk memperluas perlindungan pekerja sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah dan penguatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekerja informal, hingga pengemudi ojek online.

Sebagai tindak lanjut konkret dari penguatan sinergi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Maluku Malut meluncurkan layanan pembayaran iuran melalui kanal perbankan daerah. Kehadiran layanan ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran maupun pembayaran iuran secara cepat, aman, dan terjangkau.

Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan hingga minggu pertama Mei 2026, Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku telah membayarkan 137 ribu klaim peserta senilai Rp1,64 triliun serta memberikan manfaat beasiswa pendidikan kepada 2.631 anak dengan total Rp12,6 miliar.
Menutup kunjungannya, Bambang menyampaikan bahwa perluasan kepesertaan bukan semata soal peningkatan angka coverage, tetapi juga tentang menghadirkan rasa aman dan perlindungan nyata bagi pekerja dan keluarganya. (*)

Berita Terkait

PPPK Paruh Waktu Dapat Sinyal Positif, DPR Siapkan Regulasi Peralihan ke PPPK Penuh Waktu
Adkasi Usul Revisi UU Pemda, Daerah Diminta Punya Fiskal Kuat untuk Gaji PPPK
PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi PPPK Tanpa Tes, BKN: Pengangkatan Bertahap Sesuai Anggaran
5 Destinasi Singapura Paling Iconic, Ada Yang Gratis Tanpa Tiket
PPPK Paruh Waktu Diusulkan Jadi Penuh Waktu, Gaji Berpotensi Ditanggung APBN
Sungai Penuh Gandeng Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis dan Khitanan Massal untuk Warga
Pemkab Temanggung Pastikan Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Aman, Anggarkan Rp11,8 Miliar per Bulan
Mendag Pastikan Harga Minyakita Belum Naik
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:36 WIB

PPPK Paruh Waktu Dapat Sinyal Positif, DPR Siapkan Regulasi Peralihan ke PPPK Penuh Waktu

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:16 WIB

Adkasi Usul Revisi UU Pemda, Daerah Diminta Punya Fiskal Kuat untuk Gaji PPPK

Selasa, 30 Juni 2026 - 07:18 WIB

PPPK Paruh Waktu Bisa Jadi PPPK Tanpa Tes, BKN: Pengangkatan Bertahap Sesuai Anggaran

Minggu, 14 Juni 2026 - 11:22 WIB

5 Destinasi Singapura Paling Iconic, Ada Yang Gratis Tanpa Tiket

Minggu, 14 Juni 2026 - 10:53 WIB

PPPK Paruh Waktu Diusulkan Jadi Penuh Waktu, Gaji Berpotensi Ditanggung APBN

Berita Terbaru