Pemerintah Alihkan Anggaran Rp130 Triliun ke Program Produktif

Nasional

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 2 April 2026 - 15:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Anggaran

Ilustrasi Anggaran

Okepost.id – Pemerintah mengalihkan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun ke belanja yang dinilai lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebelumnya, anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, hingga kegiatan seremonial.

Kini, pemerintah memfokuskannya untuk program prioritas, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

“Pemerintah terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan negara melalui prioritasisasi dan refocusing anggaran.

WFH ASN Setiap Jumat

Selain realokasi anggaran, pemerintah juga menerapkan kebijakan baru berupa work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat.

Baca Juga :  Konversi PPPK ke PNS Jadi Harapan ASN, Namun Terbentur Regulasi dan Sistem Merit

Kebijakan ini menjadi bagian dari Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang dirancang untuk menghadapi dinamika global sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

Airlangga menyebut, kebijakan WFH berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.

“Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM,” jelasnya.

Tak hanya itu, penghematan dari sisi konsumsi BBM masyarakat diperkirakan mencapai Rp59 triliun.

Pembatasan Mobil Dinas dan Perjalanan Dinas

Pemerintah juga mengatur efisiensi mobilitas dengan membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. ASN didorong untuk menggunakan transportasi publik.

Selain itu, perjalanan dinas juga dipangkas, yakni perjalanan dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.

Baca Juga :  Daftar Harga BBM Terbaru di Semua SPBU RI, Berlaku 26 Maret 2026

Pengisian BBM Maksimal 50 Liter

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengimbau masyarakat agar bijak dalam membeli bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Bahlil, satu mobil pribadi idealnya cukup diisi maksimal 50 liter per hari. Kebijakan ini nantinya akan diatur melalui sistem barcode di aplikasi MyPertamina.

“Dalam pandangan kami, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter. Itu sudah cukup untuk kebutuhan harian,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa pembatasan tersebut tidak berlaku bagi angkutan umum seperti bus dan kendaraan trayek.

Bahlil juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam efisiensi energi nasional dengan menggunakan BBM secara bijak.

“Yang tidak terlalu penting, kami mohon bisa dikurangi. Kita butuh kerja sama semua pihak,” katanya.(tim)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB