Okepost.id, Sungai Penuh – Usulan 31 formasi CPNS 2026 Sungai Penuh menuai sorotan. DPRD setempat meminta pemerintah daerah mengevaluasi kembali daftar kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), terutama karena belum adanya alokasi untuk dokter spesialis.
Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui BKPSDM sebelumnya telah mengajukan puluhan formasi CPNS ke pemerintah pusat. Mayoritas formasi tersebut difokuskan untuk tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, tenaga laboratorium, dan kesehatan masyarakat.
Namun, DPRD menilai komposisi tersebut belum menjawab persoalan utama di lapangan.
RSUD Sungai Penuh Kekurangan Dokter Spesialis
DPRD menyoroti kondisi di RSUD Mayjen HA Thalib yang saat ini mengalami kekurangan dokter spesialis. Dalam beberapa layanan, jumlah dokter spesialis bahkan sangat terbatas.
Kondisi ini dinilai berisiko terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Jika dokter tidak tersedia, pelayanan kepada pasien dapat terganggu. Selain itu, tenaga medis yang ada harus menanggung beban kerja lebih tinggi.
Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh distribusi tenaga medis yang belum merata, termasuk adanya pembagian tenaga dengan daerah sekitar.
Formasi CPNS Dinilai Belum Tepat Sasaran
Meski pemerintah telah memprioritaskan sektor kesehatan, DPRD menilai kebutuhan paling mendesak justru belum terakomodasi.
Legislatif meminta agar pemerintah daerah:
- Meninjau ulang formasi CPNS 2026
- Memasukkan kebutuhan dokter spesialis
- Menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan
Menurut DPRD, perencanaan ASN harus berbasis kebutuhan layanan publik agar tidak menimbulkan masalah baru di masa depan.
Alternatif Solusi: Maksimalkan Skema PPPK
Selain CPNS, DPRD juga mendorong pemerintah mempertimbangkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan.
Langkah ini dinilai lebih fleksibel sekaligus dapat menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Usulan 31 formasi CPNS 2026 Sungai Penuh masih perlu penyempurnaan. DPRD menegaskan pentingnya menghadirkan dokter spesialis dalam formasi tersebut guna mengatasi krisis layanan kesehatan di RSUD.
Evaluasi menyeluruh diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.(Pro)/kayonews
