Mustahil Berlaku Seumur Hidup, Ini Alasan SIM Kedaluwarsa Tiap 5 Tahun Sekali

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 3 Juni 2026 - 11:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Okepost.id – Surat Izin Mengemudi (SIM) mustahil bisa berlaku seumur hidup.
Karena SIM tak hanya berfungsi sebagai syarat legal berkendara, tetapi juga menjadi bukti pengemudi masih layak dan kompeten mengemudi di jalan raya.

Karena itu, SIM memiliki masa berlaku atau kedaluwarsa dan wajib diperpanjang setiap 5 tahun sekali untuk memastikan kondisi fisik, mental, serta kemampuan berkendara pemiliknya tetap memenuhi standar keselamatan.

Selain untuk memperbarui data pengemudi, perpanjangan SIM juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat faktor usia, kesehatan, maupun menurunnya kemampuan motorik pengendara.

Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng, AKBP Prianggo Malau mengatakan, SIM memiliki masa berlaku selama 5 tahun dan harus diperpanjang sebelum habis masa berlakunya.

“Dijelaskan pada Pasal 1, SIM Ranmor Perseorangan dan SIM Ranmor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama lima tahun terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya,” papar Prianggo belum lama ini menukil Kompas.com.

Baca Juga :  Dana Desa 2026 Diperketat, Berikut Penjelasan dan Laranganya

Sementara itu, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana mengatakan, SIM memang perlu memiliki masa kedaluwarsa sehingga pemilik wajib melakukan perpanjangan secara berkala setiap 5 tahun.

Hal itu bertujuan untuk mengontrol kompetensi pemiliknya. Bila perlu ada aturan khusus yang membatasi SIM, khususnya untuk manula, misalnya perpanjangan SIM dipercepat menjadi tiap tahun,” ujar Sony dikutip dari Kompas.com.

Sony menegaskan, pembuat kebijakan perlu memahami perilaku dan kondisi fisik pemilik SIM dapat berubah seiring bertambahnya usia. Karena itu, pengemudi perlu menjalani asesmen berkala guna memastikan kemampuan berkendara tetap aman.

Baca Juga :  Resep Bola-bola Tahu Renyah di Luar, Lembut di Dalam dan Mudah Dibuat

Batasan kepemilikan SIM sebaiknya ada. Misalnya, setelah berusia 50 tahun ke atas wajib dilakukan asesmen setahun sekali untuk melihat sejauh mana kemampuan motorik dan ada tidaknya penyakit penyerta,” tutur Sony.

Menurut dia, jika seorang pengemudi sudah dinilai tidak lagi memiliki kompetensi mengemudi yang memadai, petugas berwenang dapat mencabut SIM demi menjaga keselamatan lalu lintas.

Sony juga menilai pengujian yang lebih intens terhadap pemilik SIM lanjut usia penting diterapkan karena risiko kecelakaan bisa meningkat apabila kondisi kesehatan dan kompetensi mengemudi tidak terpantau dengan baik.

Umumnya para manula tidak secara rutin melakukan general check up untuk memeriksa kesehatannya. Karena itu, dari sisi keselamatan berkendara, kompetensi mengemudi manula perlu dikontrol lewat SIM. (*)

Berita Terkait

DPR Dorong Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Dibayar APBN, AP3KI Sebut Status ASN Makin Kuat
DPR Pastikan PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tak Boleh Diberhentikan, Ini 6 Kesepakatan Penting dengan Pemerintah
39 Pemda Tak Mampu Bayar Gaji PPPK, Mendagri Tito Karnavian Usulkan Tambahan Dana dari APBN
Mendagri Ungkap Strategi Penataan PPPK di Daerah, Pemda Diminta Stop Rekrut Honorer Baru
Wali Kota Sungai Penuh Desak Kepastian PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu, Nasib Honorer Jadi Sorotan Nasional
DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan dan Jamin Kesejahteraan Bagi PPPK Paruh Waktu
PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Syarat dan Penjelasan MenPANRB
Link Daftar PPPK Tendik Sekolah Rakyat 2026 Resmi Dibuka, Tersedia 5.127 Formasi di SSCASN BKN
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 09:38 WIB

DPR Dorong Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Dibayar APBN, AP3KI Sebut Status ASN Makin Kuat

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:30 WIB

DPR Pastikan PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tak Boleh Diberhentikan, Ini 6 Kesepakatan Penting dengan Pemerintah

Selasa, 9 Juni 2026 - 05:30 WIB

39 Pemda Tak Mampu Bayar Gaji PPPK, Mendagri Tito Karnavian Usulkan Tambahan Dana dari APBN

Senin, 8 Juni 2026 - 18:33 WIB

Mendagri Ungkap Strategi Penataan PPPK di Daerah, Pemda Diminta Stop Rekrut Honorer Baru

Senin, 8 Juni 2026 - 15:32 WIB

Wali Kota Sungai Penuh Desak Kepastian PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu, Nasib Honorer Jadi Sorotan Nasional

Berita Terbaru

Otomotif

SRV 600 V4 Tampil dengan Transmisi Otomatis

Rabu, 10 Jun 2026 - 12:04 WIB