Okepost.id – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) memunculkan perhatian besar dari kalangan pegawai PPPK paruh waktu.
Banyak pegawai khawatir soal kelanjutan kontrak kerja dan kepastian status mereka.
Namun, revisi UU ASN justru membuka peluang baru.
Pemerintah dan DPR mengarah pada sistem kepegawaian yang lebih sederhana dan pasti, dengan hanya mengenal dua kategori ASN, yaitu PNS dan PPPK.
UU ASN Revisi Hanya Akui PNS dan PPPK
Dalam draf revisi yang beredar, pemerintah tidak lagi memasukkan skema PPPK paruh waktu. Artinya, nomenklatur PPPK paruh waktu berpotensi hilang dari struktur resmi ASN.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana nasib pegawai yang sudah lebih dulu berstatus PPPK paruh waktu?
Status PPPK Paruh Waktu Tidak Bisa Dihapus Begitu Saja
Pemerintah tidak bisa menghentikan status PPPK paruh waktu secara tiba-tiba. Para pegawai sudah mengantongi NIP dan SK resmi, serta tercatat dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Jika pemerintah menghapus status mereka tanpa skema lanjutan, pemerintah berisiko menghadapi masalah hukum dan gangguan administrasi.
Selain itu, penghentian massal justru dapat menghambat layanan publik karena instansi akan kehilangan tenaga kerja yang sudah berpengalaman.
Konversi ke PPPK Penuh Waktu Jadi Opsi Paling Realistis
Pemerintah berpeluang mengalihkan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sebagai solusi paling masuk akal.
Skema konversi ini dapat berjalan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti evaluasi kinerja, kebutuhan unit kerja, serta kesiapan anggaran instansi dan pemerintah daerah.
Jabatan dengan beban kerja rutin dan berkelanjutan diperkirakan menjadi prioritas, termasuk guru, tenaga administrasi, serta tenaga teknis operasional.
Konversi Dinilai Menguntungkan Pegawai dan Pemerintah
Jika pemerintah menerapkan konversi, pegawai akan memperoleh kepastian kerja lebih kuat dibanding kontrak tahunan yang selama ini berlaku.
Di sisi lain, pemerintah bisa menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu membuka rekrutmen ulang dalam jumlah besar. Instansi juga dapat mempertahankan tenaga yang sudah memahami tugas dan sistem kerja.
Momentum Pembenahan Sistem ASN
Penghapusan PPPK paruh waktu dalam revisi UU ASN tidak perlu memicu kepanikan.
Kebijakan ini justru dapat menjadi langkah pembenahan agar sistem ASN lebih efektif dan berkeadilan.
Kini publik menunggu langkah lanjutan pemerintah dalam menyusun aturan turunan, terutama terkait skema konversi dan kepastian status bagi PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia. **
