Okepost.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tidak ada perubahan status bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Penegasan ini muncul setelah beredarnya informasi di media sosial Facebook yang mengklaim adanya “status baru” bagi PPPK. Informasi tersebut mencatut nama Wakil Kepala BKN, Suharmen, dengan judul “PPPK Tak Hilang Status Baru Menanti”.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar alias hoaks.
“BKN tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait adanya status baru bagi PPPK,” ujar Wisudo dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jenis ASN hanya terdiri dari dua kategori, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.
“Tidak ada skema lain di luar dua jenis ASN tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Wisudo juga memastikan pemerintah tidak mengubah mekanisme pemberhentian maupun perpanjangan kontrak PPPK. Seluruh kewenangan tersebut tetap berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.
Isu perubahan status PPPK memang sempat mencuat sejak awal tahun, terutama seiring pembahasan revisi UU ASN yang sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, sebelumnya menjelaskan bahwa secara aturan PPPK tidak bisa otomatis diangkat menjadi PNS. Namun, PPPK tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, konsep PPPK justru dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer.
Zulfikar juga menyebut revisi UU ASN tidak lagi masuk dalam Prolegnas 2026. DPR saat ini memprioritaskan pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu.**
