Komisi II DPR Dukung Bantuan Rp20,5 Triliun untuk Pemda, Gaji PPPK dan PNS Segera Terbayar

Pemerintah pusat menyalurkan bantuan fiskal kepada sekitar 490 pemerintah daerah untuk mengatasi tekanan anggaran dan memastikan pembayaran gaji serta tunjangan ASN tetap berjalan.

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 7 Agustus 2026 - 11:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ilustrasi

Gambar ilustrasi

Okepost.id, Jakarta – Pemerintah pusat akan segera menyalurkan bantuan fiskal sebesar Rp20,5 triliun kepada sekitar 490 pemerintah daerah yang mengalami tekanan keuangan. Bantuan ini ditujukan untuk membantu daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu.

Rencana tersebut mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPR RI. Lembaga legislatif menilai kebijakan itu menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus melindungi hak para pegawai pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bantuan akan mulai disalurkan paling lambat pekan depan. Dana tersebut bukan tambahan Transfer ke Daerah (TKD), melainkan bantuan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan fiskal setiap daerah.

Baca Juga :  Gagal Juara di FIFA Series 2026, Timnas Indonesia Dapat Pembelaan dari Sumardji: Peningkatannya Cukup Bagus

Menurut Purbaya, besaran bantuan dihitung berdasarkan kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah. Perhitungan itu mencakup kekurangan anggaran, terutama untuk membiayai belanja pegawai.

Ia berharap bantuan tersebut dapat mengurangi tekanan fiskal yang dialami daerah sehingga pembayaran gaji PPPK, PNS, dan tunjangan ASN lainnya kembali berjalan normal.

Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza menyatakan kebijakan itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur daerah.

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat proses administrasi agar bantuan segera diterima pemerintah daerah. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dapat segera diatasi.

Baca Juga :  Uji Kompetensi PPPK Paruh Waktu dengan Sistem CAT

Rycko menambahkan, Komisi II DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut bersama pemerintah. Jika masih terdapat daerah yang mengalami kesulitan fiskal, pemerintah dapat menyiapkan langkah lanjutan sesuai kebutuhan.

Pendanaan bantuan berasal dari pengelolaan anggaran negara yang fleksibel melalui pemanfaatan pos anggaran yang belum digunakan. Skema ini dilakukan tanpa mengurangi anggaran program prioritas kementerian dan lembaga.

Pemerintah berharap bantuan fiskal Rp20,5 triliun mampu memperkuat kondisi keuangan daerah, menjaga kelancaran pelayanan publik, serta memastikan hak-hak PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu tetap terpenuhi.(Pro)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB