Okepost.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan berbagai capaian kinerja Kementerian PANRB sepanjang 2026 sekaligus arah kebijakan dan kebutuhan anggaran tahun 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Rini, seluruh program yang dijalankan Kementerian PANRB diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, adaptif, terintegrasi, serta mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kinerja Kementerian PANRB ditujukan untuk menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, adaptif, terintegrasi, dan berdampak nyata dalam mendukung prioritas pembangunan nasional,” ujarnya.
Reformasi Birokrasi Dinilai Berhasil Menekan Angka Kemiskinan
Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah implementasi reformasi birokrasi yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian PANRB, daerah yang menerapkan reformasi birokrasi berbasis penyelesaian masalah pembangunan mencatat tingkat kemiskinan sekitar 6 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan nasional yang berada di level 8,25 persen.
Rini menilai hasil tersebut menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Percepat Digitalisasi dan Pelayanan Publik
Sepanjang 2026, Kementerian PANRB juga mencatat sejumlah kemajuan dalam berbagai sektor strategis, antara lain:
Penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
Penataan kelembagaan yang lebih lincah dan adaptif.
Transformasi manajemen ASN.
Penguatan layanan publik terintegrasi.
Percepatan pemerintahan digital.
Dukungan terhadap program prioritas Presiden.
Keterlibatan dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development.
Di sektor pelayanan publik, hingga Juni 2026 telah beroperasi sebanyak 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 75 MPP diresmikan pada masa Kabinet Merah Putih.
Kementerian PANRB juga terus mendorong pengembangan layanan publik berbasis digital dan konsep omnichannel guna mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah.
Pengisian SDM Program Prioritas Presiden Masih Berjalan
Dalam mendukung agenda prioritas pemerintah, Kementerian PANRB mendapat tugas sebagai Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional Pengadaan SDM.
Saat ini proses pengisian sumber daya manusia untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) masih berlangsung. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi berbagai program strategis nasional.
Anggaran 2026 Akan Dioptimalkan pada Triwulan III
Rini mengakui realisasi anggaran Kementerian PANRB pada semester pertama 2026 belum maksimal. Hal itu disebabkan sejumlah program utama baru dijadwalkan berjalan pada triwulan III tahun ini.
Menurutnya, strategi tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Fokus Kementerian PANRB Tahun 2027
Memasuki 2027, Kementerian PANRB akan memusatkan perhatian pada percepatan transformasi birokrasi guna mendukung agenda pembangunan nasional.
Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”, Kementerian PANRB menyiapkan lima agenda utama:
Penguatan birokrasi yang berdampak, akuntabel, dan berintegritas.
Pengembangan kelembagaan yang agile dan kolaboratif.
Pembangunan ASN profesional berbasis merit dan talenta.
Pemerintahan digital yang terpadu serta efisien.
Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpusat pada masyarakat.
Pagu Anggaran 2027 Capai Rp348,59 Miliar
Untuk tahun anggaran 2027, Kementerian PANRB memperoleh pagu indikatif sebesar Rp348,59 miliar.
Meski demikian, Rini menilai kebutuhan anggaran masih perlu diperkuat guna memastikan berbagai agenda reformasi birokrasi dan dukungan terhadap program prioritas nasional dapat berjalan optimal.
Selain untuk mendanai program kerja kementerian, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD, penguatan tata kelola publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Rini berharap reformasi birokrasi yang terus dijalankan pemerintah dapat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat Indonesia.(Pro)
