Adkasi Usul Revisi UU Pemda, Daerah Diminta Punya Fiskal Kuat untuk Gaji PPPK

Adkasi menilai penguatan otonomi daerah penting agar pemerintah kabupaten memiliki ruang fiskal lebih besar untuk pembangunan dan pembayaran PPPK.

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar ilustrasi

Gambar ilustrasi

Okepost.id, Batam – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat, termasuk untuk mendukung pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Usulan tersebut muncul dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Adkasi 2026 yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/6/26).

Ketua Umum Adkasi Siswanto menyatakan pemerintah daerah membutuhkan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, pelaksanaan otonomi daerah saat ini berbeda dibandingkan dengan era UU Nomor 22 Tahun 1999. Sejumlah kewenangan strategis yang sebelumnya berada di daerah kini beralih ke pemerintah pusat, termasuk pengelolaan sumber daya.

Baca Juga :  Wako Alfin Teken MoU dengan Kejari Sungai Penuh, Perkuat Pendampingan Hukum

Kondisi tersebut membuat banyak daerah masih bergantung pada dana transfer pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas.

Siswanto menilai daerah dengan APBD di bawah Rp1,5 triliun menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Bahkan, sejumlah daerah hanya memiliki PAD sekitar Rp50 miliar sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan pembangunan dan belanja pegawai, termasuk pembayaran PPPK.

Karena itu, Adkasi mengusulkan agar sebagian kewenangan seperti pengelolaan sumber daya alam, pertambangan skala tertentu, kelautan, perkebunan, hingga perizinan dapat kembali dikelola pemerintah daerah.

Baca Juga :  Kepsek SDN 043/XI Koto Renah Bantah Dugaan Pungli Dana Sertifikasi Guru

Selain itu, Adkasi juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar 24,7 persen dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun pada 2026.

Wakil Ketua Umum Adkasi Koordinator Wilayah Sumatera Herman Effendi menilai penguatan otonomi daerah dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana transfer serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Adkasi berharap usulan revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat menjadi perhatian pemerintah dan DPR RI untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah serta mendukung pembangunan nasional.(Pro)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB