Beda Status Beda Alur, Ini Panduan Pengisian SKP 2026 Guru PNS, PPPK, dan Paruh Waktu

Penilaian kinerja ini menjadi syarat utama pencairan tunjangan, penilaian prestasi, hingga pengusulan kenaikan pangkat melalui sistem e-Kinerja BKN.

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 11 September 2026 - 12:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Okepost.id, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada tahun 2026. Penilaian kinerja ini menjadi syarat utama pencairan tunjangan, penilaian prestasi, hingga pengusulan kenaikan pangkat melalui sistem e-Kinerja BKN.

Meski demikian, alur pengisian SKP berbeda-beda bergantung pada status kepegawaian dan jenis formasi yang dimiliki pegawai. Pemahaman alur yang tepat mencegah terjadinya kegagalan sistem maupun kendala administrasi.

Perbedaan Alur Pengisian SKP Berdasarkan Status Pegawai

Pemerintah membagi alur penyusunan SKP ke dalam empat kelompok utama:

Guru PNS: Pegawai menyusun rencana kinerja melalui platform Ruang GTK/PMM. Setelah Kepala Sekolah memberikan persetujuan, data kinerja akan otomatis tersinkronisasi ke dalam e-Kinerja BKN.

Guru PPPK (Formasi Fungsional): Alur pengisian PPPK formasi guru penuh waktu sama persis dengan PNS. Pegawai memanfaatkan fitur integrasi otomatis dari Ruang GTK ke sistem e-Kinerja BKN.

Baca Juga :  Wali Kota Sungai Penuh Desak Kepastian PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu, Nasib Honorer Jadi Sorotan Nasional

Guru PPPK Paruh Waktu: Pegawai mengisi data kinerja secara manual langsung pada portal e-Kinerja BKN. Hal ini terjadi karena perbedaan masa kontrak dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Namun, pegawai yang telah terdata aktif di Dapodik dapat menggunakan jalur integrasi jika kebijakan daerah mendukung.

Pegawai Paruh Waktu Ber-SK Teknis: Pegawai yang mengantongi SK Tenaga Teknis wajib menginput SKP secara manual di e-Kinerja BKN. Meskipun menjalankan tugas mengajar di lapangan, pegawai tetap wajib memasukkan Rencana Hasil Kerja (RHK) berbasis jabatan teknis formal.

Aturan Khusus Penggunaan Aplikasi Kinerja Daerah

Pemerintah Daerah yang memiliki aplikasi pengelolaan kinerja mandiri, seperti TRK di Jawa Barat atau e-Master di Jawa Timur, menerapkan mekanisme khusus.

Pegawai di wilayah tersebut wajib mengisi SKP melalui aplikasi lokal masing-masing. Tim IT kepegawaian daerah yang akan menyambungkan (bridging) data tersebut ke sistem e-Kinerja BKN pusat secara otomatis.

Baca Juga :  Gaji ke-13 ASN Cair Juni 2026, Ini Daftar Penerima dan Kelompok yang Tidak Berhak Mendapatkannya

Solusi Kendala Kepala Sekolah dan Periode TMT

Beberapa kendala teknis sering muncul saat proses pengajuan SKP di sekolah, antara lain:

Atasan Menjabat Plt: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah wajib mengklaim posisi pimpinan unit kerja di akun e-Kinerja pribadi terlebih dahulu agar nama mereka muncul pada profil pegawai.

Pergantian Kepala Sekolah: Pegawai tidak perlu membuat ulang SKP saat terjadi mutasi atau pensiun Kepala Sekolah. Pegawai cukup memperbarui menu “Data Atasan” ke pejabat yang baru sebelum mengajukan evaluasi akhir.

Pegawai Ber-TMT Tengah Tahun: Pegawai yang menerima SK di pertengahan tahun wajib menyusun SKP periode parsial (menyesuaikan sisa bulan berjalan) sebelum membuat SKP penuh untuk tahun berikutnya. (Pro)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB