Okepost.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menerima perwakilan Aliansi Merah Putih Lintas Profesi yang membawa aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dari berbagai daerah di Indonesia.
Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga hadir dalam agenda tersebut.
Dalam pertemuan itu, Aliansi Merah Putih Lintas Profesi menyerahkan berkas dan data jumlah PPPK paruh waktu secara nasional kepada pimpinan DPR.
DPR Tekankan Pentingnya Data Valid PPPK Paruh Waktu
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pemerintah dan DPR membutuhkan data yang akurat sebelum mengambil keputusan terkait masa depan PPPK paruh waktu.
Menurutnya, validitas data menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan kepegawaian, termasuk menyangkut status dan jenjang karier para PPPK.
“Setiap kebijakan kepegawaian dimulai dari satu hal sederhana: data yang benar,” tulis Dasco melalui akun media sosialnya.
Dasco menjelaskan, penyerahan data tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi sebelumnya antara DPR dan perwakilan PPPK paruh waktu.
Aliansi menyerahkan data nasional untuk membantu proses validasi jumlah PPPK paruh waktu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Kebijakan PPPK Harus Tepat Sasaran
Menurut Dasco, data yang valid akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil tenaga PPPK paruh waktu di lapangan.
Ia menilai ketepatan data sangat menentukan arah kebijakan terkait status kepegawaian hingga peluang pengembangan jenjang karier.
“Data yang valid menjadi syarat agar kebijakan soal status kepegawaian dan jenjang karier bisa disusun tepat sasaran,” ujar Dasco.
DPR berharap data dari Aliansi Merah Putih Lintas Profesi dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai jumlah PPPK paruh waktu secara nasional.
Selanjutnya, seluruh aspirasi dan dokumen yang diserahkan akan dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga terkait.
“Seluruh masukan ini akan kami koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait,” tutup Dasco.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian bagi PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia yang masih menantikan kepastian kebijakan pemerintah mengenai status kepegawaian dan masa depan karier mereka. (Pro)
