Gaji PPPK 2027 Ditanggung APBN, Rp23 Triliun Disiapkan Pemerintah

Banggar DPR RI dan pemerintah menyepakati anggaran Rp23 triliun untuk membiayai gaji PPPK pada 2027. Pengalihan beban dari APBD dinilai dapat membuka ruang fiskal bagi daerah.

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 18 September 2026 - 18:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rupiah

Rupiah

Okepost.id, Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati anggaran Rp23 triliun untuk membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN 2027.

Kebijakan tersebut mengalihkan sebagian beban pembayaran gaji PPPK dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai langkah ini dapat memberikan ruang fiskal baru bagi pemerintah daerah.

Menurut Rizal, daerah dapat menggunakan anggaran yang sebelumnya terserap untuk membayar gaji PPPK bagi kebutuhan pelayanan publik dan belanja produktif lainnya.

Baca Juga :  PPPK Paruh Waktu Hadir, Solusi atau Sekadar Kontrak Tahunan?

Pemerintah Diminta Jelaskan Penerima Rp23 Triliun

Meski menyambut positif kebijakan tersebut, Rizal meminta pemerintah menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran Rp23 triliun.

Dengan asumsi biaya rata-rata Rp70 juta hingga Rp84 juta per PPPK setiap tahun, anggaran tersebut secara simulasi dapat mencakup sekitar 270 ribu hingga 330 ribu PPPK.

Pemerintah perlu membuka jumlah PPPK yang akan menerima pembiayaan dari APBN serta komponen gaji dan tunjangan yang masuk dalam skema tersebut.

Rizal juga menyoroti perbedaan antara anggaran Rp23 triliun dan kebutuhan sekitar Rp31,1 triliun yang sebelumnya muncul dalam pembahasan program pengalihan pembiayaan PPPK.

Baca Juga :  CPNS 2026 Segera Dibuka, Bea Cukai Siapkan 300 Formasi untuk Lulusan SMA

Banggar Minta PPPK Tidak Khawatir

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya menjawab kekhawatiran PPPK terkait keberlanjutan kontrak dan pembayaran gaji.

Dengan adanya alokasi dalam APBN 2027, pemerintah diharapkan dapat menjaga pembayaran gaji PPPK sesuai ketentuan.

Pengalihan pembiayaan juga diharapkan tidak hanya memindahkan beban anggaran dari daerah ke pusat. Pemerintah perlu memastikan ruang fiskal daerah yang terbentuk dapat mendukung peningkatan pelayanan publik. (Pro)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB