Okepost.id, Jakarta – Tren kenaikan harga beras belum menunjukkan tanda mereda. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, harga beras terus meningkat di tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.
Kondisi ini terjadi meski pemerintah mengklaim stok beras yang dikelola Perum BULOG merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juni 2026 harga beras kembali mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Di tingkat penggilingan harga naik 0,97 persen, di grosir meningkat 0,82 persen, sedangkan di tingkat eceran bertambah 0,45 persen.
Secara tahunan, kenaikan harga juga cukup signifikan. Harga beras di tingkat penggilingan melonjak 6,96 persen, di grosir naik 5,12 persen, dan di tingkat eceran meningkat 3,98 persen.
Kondisi tersebut dinilai janggal karena terjadi saat Indonesia menikmati panen raya pada Februari hingga Mei 2026. Melimpahnya produksi seharusnya mampu menjaga kestabilan harga. Namun, beras justru kembali menjadi salah satu penyumbang utama inflasi nasional.
Hingga Juni 2026, inflasi tahun berjalan telah mencapai 3,34 persen atau mendekati batas atas target pemerintah sebesar 2,5–3,5 persen. Kelompok volatile food atau pangan bergejolak menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 40,7 persen, termasuk komoditas beras.
Ancaman Meningkat Jelang Akhir Tahun
Tekanan inflasi diperkirakan belum akan berakhir. Memasuki periode paceklik pada Oktober 2026 hingga Januari 2027, harga beras dan komoditas pangan lainnya diprediksi kembali mengalami kenaikan, terlebih jika fenomena El Nino berdampak pada produksi pangan.
BPS memperkirakan produksi beras nasional selama Januari–Agustus 2026 mencapai sekitar 25,28 juta ton, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, produksi yang meningkat belum otomatis mampu menahan laju kenaikan harga di pasar.
Kenaikan Harga Beras Berisiko Menambah Kemiskinan
Meningkatnya harga beras tidak hanya memicu inflasi, tetapi juga menggerus daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
BPS mencatat sekitar 74,96 persen garis kemiskinan pada September 2025 berasal dari kebutuhan makanan. Dari seluruh komoditas pangan, beras menjadi pengeluaran terbesar rumah tangga miskin dengan kontribusi mencapai 22,86 persen terhadap total belanja makanan.
Artinya, setiap kenaikan harga beras akan langsung mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Kelompok yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan berpotensi kembali masuk kategori miskin apabila harga pangan terus meningkat.
Walaupun jumlah penduduk miskin berhasil turun dari 24,36 juta orang pada September 2024 menjadi 23,36 juta orang pada September 2025 atau sekitar 8,25 persen dari total penduduk, tren kenaikan harga beras dapat mengancam capaian tersebut.
Stabilitas Harga Jadi Kunci
Pemerintah dinilai perlu memperkuat pengendalian inflasi pangan melalui stabilisasi harga, distribusi beras yang efektif, serta optimalisasi cadangan beras pemerintah.
Keberhasilan menjaga stok beras nasional harus diikuti dengan kemampuan menekan harga di pasar. Dengan demikian, masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau dan daya beli tetap terjaga.(Pro)
