Okepost.id, Jakarta – Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, kembali menyuarakan keresahan terhadap kondisi ekonomi nasional dan masa depan generasi muda.
Lokasi aksi yang berada di pusat bisnis ibu kota dinilai memiliki makna simbolis atas kekhawatiran terhadap arah perekonomian Indonesia. Sejumlah tuntutan disampaikan, mulai dari penghentian pemborosan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, hingga evaluasi terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, program tersebut diakui memiliki manfaat dalam menekan angka gizi buruk dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun, efisiensi anggaran dan penargetan yang lebih tepat dinilai perlu dilakukan untuk mengendalikan beban fiskal negara.
Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi juga diperkuat oleh proyeksi defisit APBN 2026 yang diperkirakan mendekati batas maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Peningkatan defisit berpotensi memperbesar kebutuhan pembiayaan utang dan mengurangi ruang fiskal untuk program produktif lainnya.
Di sisi lain, kondisi pasar tenaga kerja disebut semakin menantang. Laporan Indonesia Economic Prospects yang diterbitkan Bank Dunia menunjukkan bahwa proporsi lulusan perguruan tinggi yang bekerja di sektor formal mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena tersebut menandakan semakin terbatasnya peluang kerja formal bagi tenaga kerja terdidik.
Meningkatnya jumlah pekerja informal dinilai menjadi persoalan serius karena sebagian besar tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai maupun kepastian pendapatan jangka panjang. Kondisi ini disebut memperbesar risiko penurunan kesejahteraan ketika terjadi guncangan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penyusutan signifikan dalam periode 2019 hingga 2025. Jutaan warga disebut telah bergeser ke kelompok ekonomi yang lebih rentan.
Para ekonom mendorong perluasan perlindungan sosial bagi pekerja informal dan kelompok kelas menengah rentan. Cakupan jaminan kehilangan pekerjaan, asuransi sosial, hingga akses pembiayaan pendidikan dan perumahan yang lebih terjangkau dinilai perlu diperkuat.
Selain itu, reindustrialisasi dianggap menjadi langkah penting untuk memperluas penciptaan lapangan kerja formal. Daya saing industri nasional yang dinilai masih tertinggal dibanding sejumlah negara Asia disebut menjadi salah satu faktor yang menghambat investasi dan penciptaan pekerjaan berkualitas.
Pemerintah melalui RPJMN 2025–2029 disebut telah menyiapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pasar tenaga kerja. Penguatan sektor manufaktur, ekonomi digital, jasa bernilai tambah tinggi, ekonomi hijau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi menjadi bagian dari agenda tersebut.
Pengembangan UMKM juga diarahkan agar mampu naik kelas dan terintegrasi ke dalam rantai pasok industri sehingga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan formal.
Meski demikian, berbagai kalangan menilai keberhasilan agenda tersebut akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Hal itu menjadi harapan utama yang kini ditunggu oleh mahasiswa maupun masyarakat luas.(Pro)
