Rekrutmen ASN 2026 Belum Diumumkan, Pemerintah Fokus Tentukan Sektor Prioritas

Nasional

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 22 Maret 2026 - 12:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Rekrutmen CASN

Ilustrasi Rekrutmen CASN

Okepost.id – Pemerintah masih menahan pengumuman rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026 meski perencanaan sudah rampung. Hingga kini, penetapan formasi belum dirilis karena pemerintah masih memprioritaskan sektor kebutuhan paling mendesak.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa seluruh kementerian pada dasarnya sudah mengajukan kebutuhan pegawai. Namun, pemerintah belum menetapkan jumlah formasi secara rinci.

“Secara umum hampir semua menteri sudah menyampaikan kebutuhannya,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.

Prioritaskan Kebutuhan Mendesak

Pemerintah memilih untuk tidak terburu-buru mengumumkan rekrutmen ASN 2026. Fokus utama saat ini adalah memastikan penerimaan pegawai benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak di berbagai sektor.

Baca Juga :  SE Menteri Jadi Angin Segar bagi Kepala Daerah, Solusi Pembayaran Gaji PPPK Paruh Waktu

Prasetyo menjelaskan, pemerintah masih menyusun skala prioritas sebelum menentukan jumlah formasi yang akan dibuka.

“Kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena masih melihat prioritas-prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu,” katanya.

Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Negara

Selain kebutuhan sektor, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi keuangan negara dalam menentukan jumlah ASN yang akan direkrut.

Langkah ini dilakukan agar kebijakan penambahan pegawai tetap sejalan dengan kemampuan fiskal nasional dan tidak membebani anggaran.

Baca Juga :  PPPK Paruh Waktu Dapat Angin Segar, Pemerintah Siapkan Regulasi Baru dan Roadmap ke Penuh Waktu

Pemetaan Kebutuhan Masih Berjalan

Saat ini, proses pemetaan kebutuhan ASN masih terus berlangsung. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah meminta seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pegawai secara rinci.

Pemerintah pusat juga melakukan evaluasi terhadap jumlah dan distribusi ASN yang sudah ada. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan pegawai secara lebih akurat di setiap sektor.

“Ini sedang dicari titik temunya, terutama kalau berbicara soal jumlah,” ujar Prasetyo.**

Berita Terkait

PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
PPPK Paruh Waktu Deg-degan, Apakah Regulasi Peralihan Berpihak Pada Semua Formasi?
Rakor Kemiskinan dan Stunting, Pemkot Sungai Penuh Perkuat Program 3S
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Tendik Ditargetkan Penuh Waktu Mulai 2027
Reshuffle Kabinet Prabowo 1 Oktober 2026: Daftar Menteri, Wamen hingga Kapolri yang Dilantik
Kontrak PPPK Paruh Waktu Sungai Penuh Segera Berakhir, Ini Syarat Perpanjangannya
Gaji PPPK Daerah Akan Ditanggung Pemerintah Pusat Mulai 2027
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 17:35 WIB

PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:01 WIB

PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN

Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:00 WIB

PPPK Paruh Waktu Deg-degan, Apakah Regulasi Peralihan Berpihak Pada Semua Formasi?

Kamis, 8 Oktober 2026 - 17:28 WIB

Rakor Kemiskinan dan Stunting, Pemkot Sungai Penuh Perkuat Program 3S

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:55 WIB

PPPK Paruh Waktu Teknis dan Tendik Ditargetkan Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru