Rekrutmen ASN 2026 Belum Diumumkan, Pemerintah Fokus Tentukan Sektor Prioritas

Nasional

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 22 Maret 2026 - 12:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Rekrutmen CASN

Ilustrasi Rekrutmen CASN

Okepost.id – Pemerintah masih menahan pengumuman rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026 meski perencanaan sudah rampung. Hingga kini, penetapan formasi belum dirilis karena pemerintah masih memprioritaskan sektor kebutuhan paling mendesak.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa seluruh kementerian pada dasarnya sudah mengajukan kebutuhan pegawai. Namun, pemerintah belum menetapkan jumlah formasi secara rinci.

“Secara umum hampir semua menteri sudah menyampaikan kebutuhannya,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.

Prioritaskan Kebutuhan Mendesak

Pemerintah memilih untuk tidak terburu-buru mengumumkan rekrutmen ASN 2026. Fokus utama saat ini adalah memastikan penerimaan pegawai benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak di berbagai sektor.

Baca Juga :  Pemerintah Tegaskan PPPK Paruh Waktu Tetap Ada, Ini Skema Terbarunya

Prasetyo menjelaskan, pemerintah masih menyusun skala prioritas sebelum menentukan jumlah formasi yang akan dibuka.

“Kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena masih melihat prioritas-prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu,” katanya.

Pertimbangkan Kemampuan Fiskal Negara

Selain kebutuhan sektor, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi keuangan negara dalam menentukan jumlah ASN yang akan direkrut.

Langkah ini dilakukan agar kebijakan penambahan pegawai tetap sejalan dengan kemampuan fiskal nasional dan tidak membebani anggaran.

Baca Juga :  Dapatkan 16 Kode Redeem FF Terbaru 4 Januari 2026

Pemetaan Kebutuhan Masih Berjalan

Saat ini, proses pemetaan kebutuhan ASN masih terus berlangsung. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah meminta seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pegawai secara rinci.

Pemerintah pusat juga melakukan evaluasi terhadap jumlah dan distribusi ASN yang sudah ada. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan pegawai secara lebih akurat di setiap sektor.

“Ini sedang dicari titik temunya, terutama kalau berbicara soal jumlah,” ujar Prasetyo.**

Berita Terkait

Besaran Dana PIP 2026 untuk SD, SMP, dan SMA, Ini Sasaran Utama Penerima Bantuan Pendidikan
DPR Dorong Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Dibayar APBN, AP3KI Sebut Status ASN Makin Kuat
DPR Pastikan PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tak Boleh Diberhentikan, Ini 6 Kesepakatan Penting dengan Pemerintah
39 Pemda Tak Mampu Bayar Gaji PPPK, Mendagri Tito Karnavian Usulkan Tambahan Dana dari APBN
Mendagri Ungkap Strategi Penataan PPPK di Daerah, Pemda Diminta Stop Rekrut Honorer Baru
Wali Kota Sungai Penuh Desak Kepastian PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu, Nasib Honorer Jadi Sorotan Nasional
DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan dan Jamin Kesejahteraan Bagi PPPK Paruh Waktu
PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Syarat dan Penjelasan MenPANRB
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 12:27 WIB

Besaran Dana PIP 2026 untuk SD, SMP, dan SMA, Ini Sasaran Utama Penerima Bantuan Pendidikan

Rabu, 10 Juni 2026 - 09:38 WIB

DPR Dorong Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Dibayar APBN, AP3KI Sebut Status ASN Makin Kuat

Selasa, 9 Juni 2026 - 08:30 WIB

DPR Pastikan PPPK dan PPPK Paruh Waktu Tak Boleh Diberhentikan, Ini 6 Kesepakatan Penting dengan Pemerintah

Selasa, 9 Juni 2026 - 05:30 WIB

39 Pemda Tak Mampu Bayar Gaji PPPK, Mendagri Tito Karnavian Usulkan Tambahan Dana dari APBN

Senin, 8 Juni 2026 - 18:33 WIB

Mendagri Ungkap Strategi Penataan PPPK di Daerah, Pemda Diminta Stop Rekrut Honorer Baru

Berita Terbaru

Otomotif

SRV 600 V4 Tampil dengan Transmisi Otomatis

Rabu, 10 Jun 2026 - 12:04 WIB