Okepost.id, Jakarta – Pemerintah menargetkan penyaluran hingga 350.000 unit rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026. Namun, realisasi program tersebut terancam tidak terserap maksimal karena pasokan rumah subsidi masih terbatas.
Sejumlah pengembang menilai pengetatan aturan konversi lahan melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi hambatan utama dalam penyediaan unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal, kuota FLPP tahun ini meningkat signifikan dibandingkan rata-rata alokasi sebelumnya yang berada di kisaran 220.000 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta BP Tapera bersama para pengembang mempercepat penyaluran rumah subsidi. Ia menargetkan sedikitnya 300.000 unit dapat terealisasi hingga akhir tahun.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan hingga 23 Juli 2026, penyaluran FLPP baru mencapai 111.537 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp13,874 triliun.
Heru menjelaskan, permintaan masyarakat terhadap rumah subsidi masih tinggi. Namun, keterbatasan pasokan dari pengembang menjadi tantangan terbesar.
Menurutnya, hambatan tersebut dipengaruhi oleh regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang membatasi alih fungsi lahan demi menjaga ketahanan pangan nasional.
Untuk mengatasi persoalan itu, BP Tapera mengusulkan agar ketentuan pemenuhan 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) diterapkan melalui skema agregasi di tingkat provinsi. Dengan mekanisme tersebut, daerah seperti Karawang, Bekasi, dan Bogor diharapkan tetap memiliki ruang untuk pengembangan perumahan tanpa mengganggu target perlindungan lahan sawah.
BP Tapera optimistis apabila usulan tersebut disetujui, pasokan rumah subsidi akan kembali meningkat sehingga target penyaluran FLPP tahun 2026 tetap dapat tercapai.
Suplai Rumah Subsidi Turun 24 Persen
Selain persoalan lahan, pengembang juga menghadapi kenaikan harga material bangunan dan biaya logistik.
Ketua Umum DPP Apersi Deddy Indrasetiawan mengatakan suplai rumah subsidi pada semester I/2026 turun sekitar 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ia menyebut kenaikan harga semen, keramik, pasir, batu alam, hingga biaya distribusi menjadi faktor yang menekan kemampuan pengembang membangun rumah subsidi. Kondisi tersebut diperparah oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia.
Menurut Deddy, wilayah Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang paling terdampak akibat kebijakan LSD. Banyak pengembang tidak dapat memanfaatkan lahan yang telah dibeli karena masuk dalam kawasan yang dilindungi.
Saat ini, Apersi terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN untuk mencari solusi terkait pemetaan LSD dan penyesuaian tata ruang agar pembangunan rumah subsidi tetap berjalan tanpa mengganggu program ketahanan pangan pemerintah.(Pro)
