Okepost.id, Jakarta – Industri hilirisasi nikel Indonesia menghadapi tantangan besar pada 2026. Gangguan pasokan sulfur dan keterbatasan kuota bijih nikel mulai menekan operasional smelter dalam negeri.
Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah mengevaluasi ekspansi smelter yang tumbuh sangat agresif dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, menilai pasokan sulfur kini menjadi persoalan serius bagi industri pengolahan nikel nasional.
Sulfur memegang peran penting dalam proses pengolahan nikel, terutama pada smelter berbasis hidrometalurgi atau high pressure acid leaching (HPAL).
Menurut Rizal, gangguan rantai pasok sulfur dapat langsung memengaruhi kapasitas produksi smelter HPAL di Indonesia. Industri saat ini masih bergantung pada pasokan sulfur impor, khususnya dari kawasan Timur Tengah.
Selain sulfur, industri smelter juga menghadapi tekanan dari terbatasnya pasokan bijih nikel. Rizal menyoroti kuota rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) milik PT Weda Bay Nickel yang jauh lebih rendah dibandingkan rencana produksi perusahaan.
Untuk 2026, pemerintah hanya menyetujui RKAB sekitar 12 juta ton. Angka tersebut setara 28,5 persen dari usulan produksi sebesar 42 juta ton.
Kondisi itu dinilai dapat menghambat suplai bahan baku ke sejumlah kawasan industri pengolahan nikel.
Rizal menilai lonjakan pembangunan smelter dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyebab utama tekanan pasokan bahan baku.
Pemerintah dinilai terlalu cepat memberikan izin pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel tanpa memperhitungkan ketahanan cadangan mineral nasional.
Berdasarkan data 2025, Indonesia telah memiliki 61 smelter pirometalurgi atau rotary kiln electric furnace (RKEF) yang beroperasi. Sementara itu, jumlah smelter HPAL yang aktif mencapai 12 unit.
Jumlah tersebut masih akan terus bertambah. Saat ini terdapat 50 proyek smelter RKEF dan 23 proyek HPAL yang masih berada dalam tahap konstruksi.
Rizal memperkirakan seluruh smelter tersebut membutuhkan pasokan bijih nikel sekitar 450 juta hingga 500 juta ton per tahun jika seluruh fasilitas beroperasi penuh.
Kebutuhan bahan baku yang sangat besar itu berpotensi mempercepat pengurangan cadangan nikel nasional.
“Cadangan nikel yang ada diperkirakan hanya cukup untuk umur tambang sekitar 11 sampai 15 tahun,” kata Rizal, Kamis (7/5/2026).
Dia meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam mendorong program hilirisasi mineral. Pemerintah perlu menyesuaikan pemberian izin investasi dengan kondisi cadangan mineral nasional agar industri tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.
Rizal juga meminta pemerintah memprioritaskan investasi berkualitas yang mampu menghadirkan transfer teknologi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional, serta memperkuat industri hilir berbasis produk akhir.
Di sisi lain, perusahaan smelter perlu segera mendiversifikasi sumber pasokan sulfur. Ketergantungan pada sulfur asal Timur Tengah dinilai meningkatkan risiko gangguan pasokan ketika konflik geopolitik memanas.
“Terganggunya supply chain akibat konflik AS-Israel versus Iran ini belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir,” ujarnya.
Rizal menjelaskan sulfur dari Timur Tengah umumnya berasal dari produk sampingan pengolahan gas alam.
Karena itu, pemerintah perlu mulai mengembangkan potensi gas domestik agar sulfur hasil sampingan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri pengolahan mineral nasional.
Menurut dia, pengembangan industri gas nasional dapat membantu menjaga ketahanan bahan baku smelter sekaligus mengurangi ketergantungan impor sulfur. (Pro)
