Okepost.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp150,405 miliar untuk Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut diajukan karena pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program reformasi birokrasi dan agenda prioritas nasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rini mengungkapkan bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Kementerian PAN-RB untuk tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp348 miliar.
Menurutnya, alokasi tersebut terdiri dari program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp109 miliar serta program dukungan manajemen sebesar Rp239 miliar.
Kebutuhan Anggaran Capai Rp551,9 Miliar
Rini menjelaskan bahwa kebutuhan awal anggaran Kementerian PAN-RB pada 2027 mencapai Rp551,91 miliar. Dengan pagu indikatif yang tersedia saat ini, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp203 miliar.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program strategis yang menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.
Pemerintah menilai penguatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital pemerintahan, dan peningkatan kualitas tata kelola ASN membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Tambahan Anggaran untuk Transformasi ASN dan Pemerintahan Digital
Melalui usulan tambahan sebesar Rp150,405 miliar, total kebutuhan anggaran Kementerian PAN-RB pada 2027 menjadi sekitar Rp498,99 miliar.
Rinciannya, tambahan dana tersebut akan dialokasikan untuk:
Program pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar Rp62,608 miliar.
Program dukungan manajemen sebesar Rp87,797 miliar.
Anggaran tambahan itu akan difokuskan pada sejumlah program prioritas, antara lain:
Transformasi manajemen ASN berbasis sistem merit.
Penguatan reformasi pelayanan publik.
Percepatan transformasi pemerintahan digital.
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan organisasi pemerintah.
KemenPAN-RB Minta Dukungan DPR
Dalam kesempatan tersebut, Rini juga meminta dukungan dan persetujuan dari Komisi II DPR RI agar usulan tambahan anggaran dapat disetujui dalam pembahasan anggaran mendatang.
Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai akan mempercepat terwujudnya birokrasi yang lebih efektif, profesional, dan adaptif dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Pemerintah berharap penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas ASN, digitalisasi layanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang lebih modern dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Pro)
