Aturan Baru Potongan Aplikator 8 Persen, GoTo dan Grab Siap Pelajari Dampaknya

Nasional

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 2 Mei 2026 - 16:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GoTo dan Grab

GoTo dan Grab

Okepost.id, Jakarta – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membatasi potongan aplikator ride hailing maksimal 8 persen langsung mendapat respons dari pelaku industri, termasuk GoTo dan Grab Indonesia.

Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Hans Patuwo, memastikan perusahaan akan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Saat ini, GoTo tengah mengkaji isi aturan untuk memahami dampak serta penyesuaian yang perlu dilakukan.

“Kami terus mempelajari detail kebijakan ini agar implementasinya berjalan sesuai ketentuan,” ujar Hans dalam pernyataan resmi, Jumat (1/5/2026).

Ia menegaskan, GoTo akan menjaga komunikasi intensif dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Langkah ini bertujuan memastikan layanan tetap berjalan optimal dan memberi manfaat bagi mitra pengemudi maupun pelanggan.

Baca Juga :  FTSE Russell Tambah 4 Saham Indonesia Keluar dari Indeks Global Juni 2026

Sementara itu, Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menyatakan pihaknya menghormati arahan Presiden yang diumumkan dalam momentum Hari Buruh.

Namun, Grab masih menunggu dokumen resmi Peraturan Presiden untuk ditelaah secara menyeluruh sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Perubahan skema komisi ini cukup signifikan bagi model bisnis platform digital. Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah agar kebijakan ini bisa melindungi mitra pengemudi, menjaga harga tetap terjangkau, serta mendukung keberlanjutan industri,” jelas Neneng.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini mengatur pembagian pendapatan yang lebih besar bagi pengemudi.

Baca Juga :  Reshuffle Kabinet Prabowo 1 Oktober 2026: Daftar Menteri, Wamen hingga Kapolri yang Dilantik

Dalam aturan tersebut, pengemudi kini berhak menerima minimal 92 persen dari pendapatan, naik dari sebelumnya 80 persen. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, kepesertaan BPJS Kesehatan, serta asuransi kesehatan.

Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di sektor perikanan.(Pro)

Berita Terkait

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027
Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
PPPK Paruh Waktu Menanti 2027, Guru Berpeluang Penuh Waktu Mulai Januari?
PPPK Paruh Waktu Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Penjelasan BKN
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:07 WIB

BKN Segera Umumkan Skema Pengalihan PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 - 19:31 WIB

PPPK Paruh Waktu Geruduk Gedung DPR, Desak Alih ke Penuh Waktu Serentak Mulai 2027

Selasa, 10 November 2026 - 10:02 WIB

PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu, Pemerintah Siapkan Pengangkatan Bertahap hingga 2027

Jumat, 6 November 2026 - 13:31 WIB

Kabar Baik, Mulai 2027, Seluruh PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Selasa, 3 November 2026 - 20:49 WIB

Kabar Baik!, PPPK Teknis dan Nakes Berpeluang Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Berita Terbaru

Poto : Pasar Saham

INVESTASI

Anthropic Geser SpaceX, Cetak Rekor IPO Terbesar di Dunia

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:01 WIB