Okepost.id, Jakarta – Harapan jutaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan kembali menguat.
Komisi II DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Rini Widyantini, Zudan Arif Fakrulloh, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan pada Senin, 8 Juni 2026.
Pertemuan tersebut diproyeksikan menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi PPPK paruh waktu, mulai dari penggajian hingga peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI), Herru Gama Yudha, mengatakan informasi mengenai agenda rapat tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan audiensi dengan anggota DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, pada 4 Juni 2026.
Menurut Herru, DPR RI tetap menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan PPPK paruh waktu meskipun pemerintah sedang menghadapi tekanan efisiensi anggaran akibat kondisi ekonomi global.
“DPR RI tetap memiliki semangat untuk memperjuangkan penyelesaian masalah PPPK dan PPPK paruh waktu. Berbagai alternatif solusi sedang disiapkan agar hak-hak pegawai dapat terpenuhi,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).
Skema Gaji PPPK Paruh Waktu Jadi Pembahasan Utama
Dalam rapat tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah kepastian sumber pendanaan gaji PPPK paruh waktu.
DPR dan pemerintah akan mengkaji sejumlah opsi pembiayaan, termasuk kemungkinan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau skema pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.
Langkah itu dinilai penting karena masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan fiskal sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan optimal bagi PPPK paruh waktu.
Jika ditemukan formulasi yang tepat, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang bagi daerah yang mengalami kesulitan anggaran.
Aspirasi PPPK Paruh Waktu Akan Dibahas DPR
Selain menghadiri Raker dengan pemerintah, Komisi II DPR RI juga dijadwalkan menerima audiensi PPWI setelah rapat selesai dilaksanakan.
Hasil audiensi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan DPR dalam merumuskan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan PPPK paruh waktu.
PPWI telah menyampaikan sejumlah aspirasi yang selama ini menjadi tuntutan para anggota di berbagai daerah.
Beberapa aspirasi utama yang disampaikan meliputi:
Percepatan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Penetapan standar gaji pokok yang lebih jelas dan merata.
Peningkatan kesejahteraan tenaga teknis, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga kependidikan.
Kepastian hak kepegawaian dan perlindungan kerja.
Penyusunan kebijakan nasional yang seragam untuk seluruh daerah.
PPPK Paruh Waktu Menanti Keputusan Penting
Rapat pada 8 Juni 2026 menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan oleh PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.
Hasil pembahasan antara DPR, Kementerian PANRB, Kemendagri, Kemenkeu, dan BKN diperkirakan akan menentukan arah kebijakan pemerintah terkait masa depan pegawai paruh waktu.
Bagi para tenaga teknis, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga kependidikan yang selama ini menunggu kepastian, keputusan dari rapat tersebut dapat menjadi titik awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan dan kepastian karier mereka.(Pro)
