Topik UU HKPD

Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih.

Nasional

DPR Dorong Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Dibayar APBN, AP3KI Sebut Status ASN Makin Kuat

Nasional | pemerintahan | Rabu, 10 Juni 2026 - 09:38 WIB

Rabu, 10 Juni 2026 - 09:38 WIB

Okepost.id, Jakarta – Komisi II DPR RI mendorong pemerintah agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di daerah…

Poto Kemendagri

Nasional

39 Pemda Tak Mampu Bayar Gaji PPPK, Mendagri Tito Karnavian Usulkan Tambahan Dana dari APBN

Nasional | pemerintahan | Selasa, 9 Juni 2026 - 05:30 WIB

Selasa, 9 Juni 2026 - 05:30 WIB

Okepost.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan terdapat 39 pemerintah daerah (pemda) yang mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja…

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

Nasional

PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Ini Syarat dan Penjelasan MenPANRB

Nasional | pemerintahan | Senin, 8 Juni 2026 - 13:50 WIB

Senin, 8 Juni 2026 - 13:50 WIB

Okepost.id, Jakarta – Kabar baik bagi pegawai honorer yang telah masuk skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah memastikan PPPK paruh…

Hasil pertemuan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia dengan Kemendagri bikin PPPK Paruh Waktu gembira, pintu terbuka untuk alih status. Foto dokumentasi Aliansi PPPK PW Indonesia for JPNN

Nasional

Kemendagri Buka Peluang Solusi PPPK Paruh Waktu, Simak Selengkapnya

Nasional | pemerintahan | Jumat, 5 Juni 2026 - 17:48 WIB

Jumat, 5 Juni 2026 - 17:48 WIB

Okepost.id, Jakarta – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mendapat kabar positif setelah perwakilan Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia bertemu dengan…

Gambar ilustrasi

Nasional

UU HKPD Tekan APBD, Pemda Mulai Hitung Ulang Nasib PPPK Penuh Waktu Kedepan

Nasional | pemerintahan | Jumat, 27 Maret 2026 - 17:20 WIB

Jumat, 27 Maret 2026 - 17:20 WIB

Okepost.id – Pemerintah daerah mulai menyesuaikan kebijakan kepegawaian setelah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU…