Okepost.id, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah sebagai salah satu strategi mengurangi ketimpangan sosial sekaligus menata kawasan kumuh di perkotaan.
Di tengah keterbatasan anggaran negara, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di wilayah padat penduduk seperti DKI Jakarta.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih terdapat sekitar 834.000 rumah tangga di Jakarta yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH). Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mewujudkan permukiman yang sehat, aman, dan layak bagi masyarakat.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah RTLH tertinggi di ibu kota. Tercatat sekitar 262.000 rumah tangga di kawasan tersebut masih tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan.
“Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni paling besar dibanding wilayah lain di DKI Jakarta,” ujarnya.
Jakarta Timur Menyusul, Ketimpangan Masih Tinggi
Selain Jakarta Barat, Jakarta Timur juga menghadapi persoalan serupa dengan jumlah rumah tangga penghuni RTLH mencapai sekitar 198.000 unit.
Tingginya angka hunian tidak layak tersebut sejalan dengan masih lebarnya tingkat ketimpangan ekonomi di Jakarta. BPS mencatat rasio gini DKI Jakarta berada di level 0,441, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Kondisi itu membuat pemerintah menilai penanganan sektor perumahan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.
Kementerian PKP Ajukan Tambahan Anggaran Rp96 Triliun
Di sisi lain, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah masih menghadapi tantangan pendanaan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk penanganan kawasan kumuh dan pembangunan hunian belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu indikatif tahun 2027.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan kementeriannya baru memperoleh pagu indikatif sebesar Rp9,913 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Padahal, kebutuhan total untuk mendukung Program 3 Juta Rumah diperkirakan mencapai sekitar Rp106 triliun. Karena itu, Kementerian PKP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun.
Dari kebutuhan tersebut, alokasi terbesar akan digunakan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah senilai Rp57,29 triliun guna mendukung renovasi 2 juta unit rumah.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan 50.000 unit rumah susun yang tersebar dalam 421 tower dengan kebutuhan anggaran Rp36,94 triliun.
Sementara itu, anggaran lainnya akan dialokasikan untuk pembangunan rumah khusus, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi di 25 lokasi, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Jakarta Andalkan 5.659 Unit BSPS Tahun 2026
Khusus untuk penanganan kawasan kumuh di Jakarta tahun ini, pemerintah mengandalkan program BSPS sebanyak 5.659 unit rumah.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding alokasi awal yang hanya 158 unit. Dari total tersebut, Jakarta Barat memperoleh porsi terbesar dengan 1.350 unit rumah.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menyebut kuota BSPS nasional tahun 2026 mencapai 375.200 unit.
Hingga pertengahan tahun, pemerintah menargetkan realisasi mencapai sekitar 89.000 unit atau 23,84 persen dari total kuota. Namun, realisasi pada awal Juni 2026 masih berada di kisaran 13,51 persen dengan penyerapan anggaran Rp1,15 triliun.
Meski demikian, pemerintah optimistis target pelaksanaan fisik dapat diselesaikan sepenuhnya paling lambat November 2026.
Pakar Dorong Konsolidasi Lahan dan Hunian Vertikal
Sejumlah pengamat menilai renovasi rumah melalui program BSPS belum cukup untuk menyelesaikan persoalan kawasan kumuh secara menyeluruh.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai pemerintah perlu menerapkan konsolidasi lahan dan menata ulang kawasan padat melalui pembangunan hunian vertikal.
Menurutnya, pendekatan tersebut lebih efektif dibanding sekadar memperbaiki rumah karena mampu meningkatkan kapasitas hunian sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tertata.
Pandangan serupa disampaikan pengamat tata kota dari Forum Warga Jakarta, Azas Tigor Nainggolan. Ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan penanganan kawasan kumuh.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga didorong untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat agar lebih menerima konsep hunian vertikal seperti rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan di Jakarta.
Penataan Kawasan Jadi Kunci Keberhasilan
Dengan jumlah RTLH yang masih mencapai ratusan ribu unit, penanganan kawasan kumuh di Jakarta diperkirakan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.
Selain program bedah rumah, strategi penataan kawasan, pembangunan rumah susun, konsolidasi lahan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat transformasi permukiman perkotaan.(Pro)
